Oktober 5, 2022
Spread the love

Jakarta – Pemerintah harus segera memastikan penggantian penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG kepada PT Pertamina (Persero). Sepanjang tahun ini totalnya diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun.

Peneliti dari Institute for Development Economics and Finance (Indef) Abra PG Talatov mengatakan pembayaran pembelian dan pendistribusian BBM oleh Pertamina tidak boleh hanya berdasarkan pembukuan, tetapi harus direalisasikan secara langsung. situs resmi slot online

Dalam lima bulan 2022 saja sudah mencapai Rp 100 triliun. Kenapa tidak segera dicairkan padahal sudah diaudit BPK?” kata Abra dalam keterangannya, Jumat. 20/5/2022).

Kompensasi Pertamina merupakan hasil dari subsidi solar dan LPG 3 kg. Selain itu, keputusan pemerintah untuk memasukkan Pertalite ke dalam Jenis Bahan Bakar Peruntukan (JBBKP) pada Maret 2022 juga berlaku surut.

Pertamina Pertalite tersedia dengan harga pasar tetapi dijual dengan harga Rs 7.650 per liter. “Oleh karena itu, perbedaannya adalah kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah,” tambahnya.

Reputasi Pertamina

Menurut dia, penundaan pembayaran utang kompensasi oleh pemerintah akan mempengaruhi reputasi Pertamina dalam mencari investor saat menerbitkan obligasi. Karena itu, pemerintah diminta memikirkannya.

Jika peringkat kredit turun karena default pemerintah, Pertamina akan dikenakan biaya bunga tambahan. “Ada inefisiensi dalam penerbitan obligasi, dan ada tambahan biaya dana karena keterlambatan pembayaran iuran oleh pemerintah,” kata Abra.

Abra sependapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan peningkatan anggaran dukungan untuk Pertamina. Pasalnya, Pertamina tidak diberi kebebasan untuk menyesuaikan harga di sisi lain, dan harga jualnya jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. “Dukungan tambahan diperlukan,” katanya.

Tapi kalau dibiarkan, seperti APBN, tidak akan bisa menutup subsidi, jadi bom waktu juga. Pemerintah tidak bisa terlena dengan kebutuhan untuk mempercepat reformasi subsidi energi. Oleh karena itu, dukungan kompensasi tambahan dapat dikurangi nantinya.

Konsekuensi memilih Pertalite khusus untuk BBM

Josua Pardidi, Kepala Ekonom Permata Bank, sependapat bahwa perlu ada solusi agar keuangan Pertamina tidak terganggu karena bertugas menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG ke seluruh Indonesia.

Menurut Joshua, pengidentifikasian Pertalite sebagai bahan bakar misi memiliki konsekuensi tersendiri, yakni harus ada ganti rugi yang dijanjikan pemerintah. Dari keadaan tersebut terlihat bahwa Pertamina akan menanggung defisit dari harga jual saat ini dengan harga keekonomian Pertalite.

 Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk menutupi selisih harga yang akan ditanggung Pertamina,” ujarnya.

Mulianto, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, mengatakan misi BBM saat ini terutama untuk menjaga negara hadir dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Regimen kompensasi yang diberikan kepada Pertamina juga sesuai.

Menurut Molianto, masyarakat harus tahu bahwa pemerintah menjanjikan kompensasi ketika harga BBM lebih rendah dari harga keekonomian, namun mekanisme pembayarannya seringkali bermasalah. Pada akhirnya, badan usaha tertentu, dalam hal ini Pertamina, yang harus menerima dampaknya.

 Jadi saya mendesak pemerintah untuk membayar dana kompensasi seperti pembayaran tunjangan, secara teratur dan tepat waktu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BT Pertamina (Persero) harus menanggung arus kas negatif sekitar US$12,98 miliar atau Rp190,8 triliun (kurs Rp14.700) hingga akhir tahun.

Defisit arus kas terjadi karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite tidak naik dan jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah.

“Kami melihat di Pertamina perkiraan defisit arus kas (hingga akhir 2022) sebesar 12,98 miliar dolar AS,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran Republik Demokratik Kongo di Jakarta, Kamis (19 /5/2022).

Keputusan untuk menahan harga Pertalite di tengah kenaikan harga minyak mentah (Indonesian Crude Oil Price/ICP) memaksa perusahaan milik negara itu menanggung selisih antara harga eceran (HJE) dan harga keekonomian.

HJE adalah Rs 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya adalah Rs 12.556 per liter dengan asumsi harga minyak mentah berada di kisaran US$ 100 per barel.

Artikel ini diterbitkan dengan judul “Pemerintah Harus Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi kepada Pertamina”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.