Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandungtelah mengajukan anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp183 miliar. Jumlah ini lebih mahal Rp20 miliar dari modal Pilkada 2020 lalu.
Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya beralasan, kenaikan itu menuntut untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan pada masa Covid-19. bola gacor
“(Untuk Pilkada 2024) Rp183 Miliar Memang ada kenaikan dari Pilkada sebelumnya karena ada alat kesehatan Kalau (Pilkada) sebelumnya Rp160 miliar,” ia melanjutkan.
Di samping itu, lanjut Agus, mayoritas dari total anggaran akan digunakan untuk pembayaran honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Direncanakan, bakal ada sebanyak 12 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan.
“Tapi itu belum final,” katanya.
Sementara itu, untuk jumlah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang akan ditugaskan sebanyak 5 orang per kecamatan, lalu Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada 3 orang per desa. Selanjutnya, KPPA 7 orang plus 2 pengamanan.
Terkait jumlah pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung, berdasarkan agregat kependudukan, kata Agus, diprediksi akan ada penambahan sekitar lima persen.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan enam arah terkait dengan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka.
Ketua KPU RI Hasyim Asy dalam keterangannya usai pertemuan dengan Presiden Jokowimenjelaskan Arahan pertama Presiden adalah dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan PilkadaSerentak .
Kedua, Presiden akan memesan banyak hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada KPU.
Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun penyelenggara penyelenggara pemilu, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.
Ia beberapa indikator kualitas pemilu, antara lain, menyebutkan partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, kualitas pendidikan, dan kualitas tata kelola pemilu K di.
Keempat, Presiden juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu karena penyelenggara pemilu itu politis.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis isu-isu politik yang tidak terkendali, topik topik tentang pendaftaran pemilihan, misalnya tata kerja penyelenggaraan pemiil telah pemungutan suara, sampai rekapitan has
Kelima, terkait dengan kampanye, Presiden dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang berlama-lamasehingka kampanye 90
Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir.
Terakhir, Presiden akan memanfaatkan seluruh aparat negara guna mendukung proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir suara.
Dalam pertemuan tersebut, KPU juga melaporkan berbagai perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama terkait dengan sumber daya alam, fasilitas prasarana pemilu, dan hubungan untuk manusia.
