Oktober 4, 2022
Spread the love

Kuto Nasution sebelumnya dibebaskan pada tahun 1962. Dua belas tahun kemudian, ahli warisnya menggugat pemerintah dan diberi hadiah 199 juta rupee. Namun sejauh ini ahli warisnya belum mendengar tentang rupiah.

Dirangkum dalam berkas putusan yang dimuat di situs Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 6 Juli 2022 oleh Deticcom, kasus tersebut bermula pada 1950 ketika ada kebijakan promosi ekspor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mata uang asing. untuk negara. Salah satu perusahaan yang menerima kebijakan tersebut adalah CV Wanggitjaya Trading Company, sebuah perusahaan perdagangan karet. Kuto Wijoyo adalah CEO CV Wangidjaya Trading Co. slot online terpercaya

Pada tahun 1958, CV Wangidjaya Trading Co., Ltd. Karet senilai 11 juta poundsterling. Kami mengekspor ke Inggris, Norwegia, Hong Kong, Belanda, dan Singapura sebagai negara transit.

Setahun kemudian, Koto Nasution ditangkap oleh Kementerian Keuangan (saat itu dikenal sebagai Foreign Financial Settlement Corporation). Kementerian Keuangan kemudian menagih piutang CV Wangidjaya Trading Co dari perusahaan di Singapura. Namun, importir menolak karena adanya perjanjian jual beli dengan CV Wangidjaya Trading Co.

Tiga tahun kemudian, atau tahun 1962, Pengadilan Ekonomi Jakarta membebaskan Koto Nasution.

“Terdakwa dituntut dan dibebaskan dakwaannya. Saya menuntut/memerintahkan Jaksa Agung Jakarta. Anas Jacob Sh., Penuntut Ekonomi, akan mengembalikan semua pribadi dan real estat kepada terdakwa dalam kondisi aslinya atau bahkan haknya.

Meski akhirnya dibebaskan, Kuto Nasution mengalami kerugian finansial, runtuhnya undang-undang perdagangan karet. Minimal 2,5 juta pound sterling. Sampai kematian Kuto Nasution, ia tidak menerima ganti rugi dari negara.

Pada tahun 2014, ahli waris Kuto Nasution mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Singkat cerita, gugatan itu disetujui. Pada 14 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Kementerian Keuangan untuk membayar Rs 748 miliar.

Keputusan ini dikuatkan di tingkat banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menurunkan besaran ganti rugi yang dijatuhkan.

“Pernyataan bahwa terdakwa (Kemenkeu-red) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar INR 199.821.818.945, “putus majelis kasasi yang dipimpin oleh Mehdi Surwenda Nasution dan anggota Yakup Ginting dan Panji Widagdo.

Pada 2019, putusan kasasi tetap digelar di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Putusan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Kuto Nasution belum mengembalikan uang negara sebesar Rp 1990 miliar.

Bahkan, pada Januari 2022, Kementerian Keuangan kembali memperkenalkan PK. Menurut situs MA, PK kedua ini didaftarkan dengan nomor perkara 23 PK/PDT/2022. Saya Gusti Agung Sumanata sebagai presiden asosiasi dan anggota saya adalah Sudragad Demyati dan Syamsul Pengetahuan. Masalah PK kedua belum diputuskan oleh asosiasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.