
Menteri BUMN Jakarta Eric Thohir mengatakan lansia bukan beban. Dia melihat mereka sebagai aset negara.
Hal itu disampaikan pada Sabtu, 6 April 2022 (6 April 2022) pada Peringatan Hari Nasional Tahun 2022 (HLUN) yang diselenggarakan di Kota Surabaya Kota Surabaya, Jawa Timur (BKKKS). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKS Pusat, Ikatan Dokter dan Wanita Indonesia, Dharma Wanita Jawa Timur dan Organisasi Gerakan Wanita (GOW).
Mereka juga aset bangsa yang telah berkontribusi pada pertumbuhan negara. Tidak ada yang lebih baik selain menikmati hari tua. Minggu (6 Mei 2022) ),” kata Erick. slot online
Oleh karena itu, ia telah bekerja sama dengan banyak pemerintah daerah, termasuk Jawa Timur, untuk memerintahkan BUMN yang memiliki misi meningkatkan perekonomian rakyat untuk mengikutsertakan para manula dalam beberapa program pemberdayaan. Salah satunya adalah program UMKM Meekaar.
Ia menegaskan, program Makar hadir sebagai jawaban untuk membantu para lansia mendapatkan manfaat dari dirinya dan keluarganya.
“Program Makar hadir sebagai jawaban agar para lansia dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya seperti syair dari himne,” ujar Eric.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikr Hajjar menilai apa yang harus dilakukan Menteri BUMN Eric Thohir, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, untuk memerangi praktik penyalahgunaan di BUMN.
Menurut Vikar, kerja sama antara eksekutif dan yudikatif merupakan bagian dari upaya pembersihan. Jadi, Anda harus mendukung dan menghargainya.
“Harus tetap terbuka dan transparan sampai benar-benar selesai dibersihkan,” kata Vikar saat dihubungi pers, Sabtu (6 April 2022).
Seperti diketahui, Eric Thohr menyerahkan laporan hasil audit investigasi ke Kejaksaan Agung pada Januari lalu terkait pengelolaan keuangan sejumlah perusahaan milik negara. Kantor Kejaksaan Agung menanggapi langsung laporan tersebut melalui penyelidikan.
Saat ini, Kejaksaan Agung sedang mengusut sejumlah perusahaan, di antaranya dugaan korupsi Garuda, Krakatau Steel, dan Wasquita Beton Precast.
Vikar mendukung Kejaksaan Agung yang terus mengusut dugaan korupsi di beberapa BUMN. Sebab, secara moral Korps Adhyaksa bertanggung jawab atas segala kebocoran yang terjadi di BUMN.
“Kejaksaan bisa bertindak. Secara etis, Kejaksaan bertanggung jawab atas kebocoran yang terjadi di BUMN. Vikar mendesak perlunya transparansi untuk menghindari kolusi.