Desember 4, 2022
Spread the love

Reporter Abdi Randa Shakti melaporkan.

Jakarta – Analis perdagangan profesional muda dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) negara pengimpor Vanurea Dalam (TB) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor besi dan turunannya.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, dirinya dituding menerima uang Rp50 juta sebagai imbalan pendirian sujel saat menjabat sebagai Subdirektorat TU Dirjen Daglu Kemendag pada 2017. -2018.  mesin slot online

“Tersangka berperan sebagai pelaksana kepegawaian, pengelolaan keuangan, komunikasi, pengarsipan dan pendokumentasian, sebagai Kasubag TU negara pengimpor – Dirjen Daglu, Kemendag (2017-2018),” kata Ketut dalam keterangan tertulis. pada hari Jumat (20 Mei 2022).

Selain itu, Tahan menjabat sebagai Direktur Diversifikasi Barang Industri di Negara Impor di bawah Direktur Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu), Kementerian Perdagangan periode 2018-2022.

Penangguhan tersebut berfungsi untuk memproses rancangan persetujuan impor untuk baja, baja paduan dan turunannya yang diajukan oleh entitas komersial/importir.

Selain itu, tersangka yang ditahan berperan mengkaji permintaan yang diterima melalui tugas direktur berbagai produk industri dan bahan baku industri dan menyusun jawabannya.

Sujel secara bertahap secara bertahap sampai pengurus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Daglu, untuk pengesahan/penandatanganan, yang kemudian diteruskan ke badan perdagangan/ pengimpor.”

Dia dituding meminta subdirektur berbagai komoditas industri untuk menyusun konsep Sujel. Konsep Sujel disampaikan secara lisan oleh Indrasari Wisnu Wardhana, Wakil Direktur Niaga Daglu, yang kini ditengarai di bidang kuliner. Kotak oli, deskripsi peluncuran produk.

“Dia pernah diundang Dirjen Barang Industri (Moh A) untuk menulis konsep sujel yang disampaikan langsung atau lisan oleh Direktur Daglu (IWW). produk,” kata Kitut.

Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia ditangkap di Rutan Salemba, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jakarta Selatan.

Ia tidak diadili menurut Pasal 2 ayat 1 KUHP pasal 18 KUHP pasal 55 ayat 3 ayat 1 KUHP pasal 18 KUHP. Pemberantasan praktik kriminal dan korupsi. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pasal 55(1) KUHP maupun Pasal 5(2) UU Tipikor.

Jaksa menduga ada penyimpangan penggunaan keterangan terkait pencabutan izin impor besi. Kasus tersebut diketahui melibatkan enam importir.

 PT PA tidak cocok dengan nama itu,” kata Ketut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *