Maret 22, 2023
Spread the love

Anggota Komite 6 Kongres Rakyat Jakarta (DPR) Dede Yevre Situros sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Menteri Koordinator Penanaman Modal Maritim Luhut Bensar Bangaitan (LBP) untuk menyelesaikan sengketa minyak goreng.

Didi menilai koordinator ekonomi paling tepat mengelola minyak goreng. Selain itu, Luhut saat ini memiliki banyak misi.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini, penetapan LBP berpeluang menimbulkan konflik kepentingan. Menurutnya, hal itu karena Luhut diketahui dekat dengan orang-orang yang saat ini sedang tersandung kasus hukum minyak goreng.

Menurut Deddy, nama LBP sering dikaitkan dengan konflik kepentingan atas isu kebijakan yang ditanganinya. Misalnya, saat ia menjadi pemimpin dalam menangani masalah pandemi (pandemi global), masalah antigen dan kerja PCR muncul.  link bola timnas

Senada dengan itu, Didi yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatakan, LBP terlibat sengketa konsesi proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar ASEAN yang akan dibangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara, yang mengaku telah mendengar kabar tersebut.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah sangat jelas. Musuh kelangkaan adalah regulasi yang tidak berlaku, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya terbukalah ranah spekulasi, manipulasi, dan penyelundupan.

Saya yakin hukum dan peraturan menjalankan tugasnya dengan memuaskan penguasa. Kejaksaan Agung sudah profesional Dan semoga tetap berjalan sesuai aturan yang ada. “

Seperti diketahui, masalah minyak goreng belum teratasi. Harga minyak goreng masih di bawah perkiraan pemerintah sebesar Rs 14.000 per liter.

Seperti diberitakan pada Senin, 23 Mei 2022 (23/5/2022), Luhut mengatakan pada perayaan HUT ke-60 Jamki “tiba-tiba presiden meminta saya untuk mengurus minyak goreng.”

”Masalah kelangkaan minyak goreng mulai kita selesaikan sejak tiga hari lalu. Mudah-mudahan tidak lama,” imbuhnya.

Masalah minyak goreng telah menarik perhatian banyak orang dan masyarakat. Ada apa, sudah lebih dari 4 bulan minyak goreng langka dan mahal itu menghilang sekaligus.

Bahkan, kejaksaan telah mengungkap beberapa orang yang menjadi biang keladi masalah minyak goreng, mulai dari pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan hingga swasta.

Presiden Jokowi akhirnya turun tangan. Ia langsung melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada 28 April 2022, namun kembali melanjutkan ekspor mulai hari ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *