Februari 3, 2023
Spread the love

Kejaksaan telah menetapkan enam tersangka pelaku usaha korupsi dalam rangka impor baja atau besi, baja paduan dan turunannya antara tahun 2016 hingga 2021.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Gambides Subardi mengalihkan peran enam perusahaan yang diduga sebagai tersangka kasus korupsi impor baja. Sejak 2016-2021, PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU mengajukan permohonan impor baja atau baja dan baja paduan melalui PT Meraseti Logistik Indonesia, sebuah perusahaan jasa pengurusan kepabeanan (PPJK). Milik BHL.  link bolacash

“Dipimpin oleh BHL dan tersangka T selaku kepala biro impor, direktur biro perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan, atau tersangka TB oleh Sujel, untuk melewati prosedur impor. Sub Bagian TU di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa,” jelas Subardi di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa. .

“Seperti mengimpor untuk kepentingan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh BUMN seperti PT Wasketa Karia, PT Wijaya Karia, PT Nendia Karia dan PT Pertamina Gaz,” ujarnya.

Menurut Subpardi, Bea dan Cukai yang menggunakan Sujel rekayasa bisa mengeluarkan impor besi atau baja dan baja paduan dari enam perusahaan yang dicurigai.

Impor PI atau persetujuan impor milik keenam perusahaan tersebut. perusahaan tersangka Melebihi kuota.

Kemudian, setelah besi, baja, dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia, enam perusahaan yang dicurigai dijual dengan harga lebih murah dari produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing.

Keenam perusahaan ini diadili berdasarkan Pasal 2.1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang ditambahkan ke Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia sebagaimana telah diubah pada tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2001. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999, Angka 3 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka korporasi sejak 2016 hingga 2021 atas dakwaan korupsi terkait impor besi atau baja, baja paduan dan turunannya.

Direktorat Penyidikan Zampisus di Kejaksaan Agung Subardi mengatakan penyidik ​​telah mengkonfirmasi identitas tersangka pada Jumat, 27 Mei 2022.

Kejaksaan Zampisus telah menetapkan enam tersangka korporasi, antara lain PT BES, DSS, IB, JAK, PAS dan PMU, sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait impor baja, baja paduan dan turunannya dari tahun 2016 hingga 2021. Subardi dari Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa (31 Mei 2022).

Keenam tersangka dalam kasus tersebut adalah PT Jaya Arya Kimuneng (Jack), PT Duta Sari Segahtera (DSS), PT Intesours Bagasakti (IP), PT Prasasti Mittal Utama (BMU), PT Bangun Era Segahtera (BES) dan PT Beruera. . Aditama (PA). Dari hasil penyelidikan, Suvardi mengimpor baja ingot oleh enam perusahaan dari tahun 2016 hingga 2021 menggunakan Sujel atau pembebasan izin impor tanpa PI dan LS.

Surat Keterangan diterbitkan oleh importir atas permintaan importir dengan alasan digunakan dalam rangka pembelian, baik oleh Direktur Jenderal Impor maupun oleh Biro Umum Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Republik Indonesia yang membangun proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan usaha milik negara, dijelaskan bahwa pengadaan material tersebut.

Perusahaan BUMN yang terlibat adalah PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya dan PT Pertamina Gas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari empat BUMN tersebut, dipastikan keenam importir tersebut tidak saling bekerja sama atau saling bekerjasama dalam pengadaan material baja dan baja paduan, sebagaimana dijelaskan dalam permintaan tersebut. Sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Departemen Perdagangan.

“Diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan Surat Penjelasan tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatannpadahal kenyatalamjai ken

Lebih lanjut, hasil penyelidikan menemukan indikasi penyimpangan penggunaan sujel berkaitan dengan perijinan importasi besi atau baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh enam importir tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *