November 30, 2022
Spread the love

Laporan Pers, Larasati Dyah Utami

Jakarta – Sebanyak 452 warga negara asing (WNA) ditolak masuk ke Indonesia dalam 5 bulan terakhir atau sejak Januari hingga 17 Mei 2022.

Termasuk warga negara Singapura.

Data tersebut berasal dari Direktur Perlindungan Sipil Indonesia Guha Nograha Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) dan pendakwah terkenal Profesor Abdul Samad (UAS) Profesor Abdul Samad (UAS) yang telah beberapa kali dilarang memasuki Singapura selama pers. konferensi pada Kamis (20 Mei 2022) oleh BHI. .

Goda menjelaskan, kebijakan menolak WNA dengan alasan tertentu tidak hanya diterapkan di Singapura, tetapi juga di Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

452 orang asing ditolak masuk. 452 orang ini melaporkan bahwa mereka orang Singapura. Saya ditolak masuk karena berbagai alasan. alasan terkait imigrasi yang dapat memberikan konteks untuk masalah ini.”

Menurutnya, dua istilah yang harus dipahami masyarakat adalah deportasi dan penolakan masuk (bukan tanah).

Deportasi adalah tindakan mendeportasi orang asing secara paksa dari kantor imigrasi.

Ditampilkan ketika seseorang yang telah melewati imigrasi, misalnya, telah melewati pos pemeriksaan bandara dan telah menerima stempel imigrasi.

Namun, jika seseorang melakukan kejahatan di daerah atau negara tersebut, mereka dapat ditangkap atau ‘dideportasi’ oleh pihak berwenang setempat.

Di sisi lain, “non-pendaratan” adalah orang yang belum lulus imigrasi atau masih dalam proses penyaringan tetapi ditolak masuk.

Situasi ‘tidak bisa mendarat’ ini terjadi pada drone.

Direktur PWNI Kemlu mengatakan dalam perda yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Dalam Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Deportasi, Pencegahan dan Penanggulangan dll. situs slot online terpercaya

Secara hukum, no. Menurut Pasal 68 Juni 2011, dalam hal pengawasan keimigrasian, salah satunya berkaitan dengan daftar orang asing dan termasuk dalam data rahasia.

Jodha mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki kebijakan bebas visa, namun kebijakan tersebut tidak mengontrol kedaulatan.

Semua negara anggota ASEAN masih bisa menolak warga negara yang tidak diperbolehkan masuk.

Setiap anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara masih bisa menolak warga negara yang tidak boleh masuk. Pemberlakuan juga Indonesia. Kebijakan ini” “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *