Oktober 5, 2022
Spread the love

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil dan mengusut Bupati Bogor Yiwan Setiawan, penjabat Bupati Bogor saat ini, dalam kasus suap terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Negara Jawa Barat.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Tentu saja. Siapa pun yang diminta untuk membuat pernyataan selama proses penyelidikan, kami akan dipanggil sebagai saksi. slot

Iwan Setiawan dikenal sebagai pihak yang menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 langsung kepada Kepala BPK, Jawa Barat, Bandung, pada Jumat, 25 Maret 2022.

Ewan menyampaikan laporan keuangan ini langsung kepada Presiden BPK Jabar Agus Khotib. Saat itu, Iwan Setiawan menginginkan laporan keuangan Pemkab Bogor mendapat opini dari WTP.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Badan Pelaporan Keuangan (Bimkap) Pemerintah Kabupaten Bogor untuk TA 2021, Bupati Bogor Adi Yasin, yang tidak menjadi tersangka dalam kasus suap di Jawa Barat.

Selain Ade Yasin, KPK juga memenjarakan tersangka lain, seperti Sekjen PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA), Pejabat Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ehsan Ayatollah (IA), dan Pejabat Kepatuhan (PPK). ) Biro PUPR Kabupaten. Bogor Lezki Two-Pick (RT). Mereka dituduh memberikan suap.

Sementara itu, Partai Suap KPK menandatangani Subdit Audit III Jabar Anthon Merdiansyah (ATM) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar, Ketua Tim Pemeriksa Interim BPK Kab. Dua inspektur BPK: Bogor Arko Mulawan (AM), Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Penetapan tersangka Adi Yasin berawal dari Operasi Penangkapan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan KPK di wilayah Jawa Barat, Bogor, dan Bandung sejak Selasa, 26 Maret 2022 hingga Rabu, 27 Maret 2022. 

Ketua KPK Ferli Bahuri mengatakan Bupati Bogor Adi Yasin telah menyuap auditor Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mewakili Jawa Barat (Jabbar) agar Kabupaten Bogor mendapat predikat Pendapat Tanpa Syarat (WTP) dari BPK.

Hal itu disampaikan Firli dalam jumpa pers dini hari, Kamis (28 April 2022) di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Fairley mengatakan awalnya tim inspeksi BPK Jabar ditugaskan untuk mengaudit secara penuh berbagai aplikasi proyek, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Anthon Merdiansyah, Direktur Tim Audit, Kantor Audit III Jawa Barat, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim, BPK Kab. Bogor Arko Molawan, Penguji Universitas Jawa Barat Inggris, Hendra Noor Rahmatullah, Jerry Jinagar Teri Rahmatullah dan Wenda Razmiani

Fairley menyebut ada tudingan Ade Yasin telah sepakat memberikan sejumlah uang antara Hendra Nur dengan pejabat keuangan daerah BPKAD Kab sekitar Januari 2022, karena Pemkab Bogor ingin komentar WTP itu diterima. Bogor Ehsan Ayatollah dan Maulana Adam, Direktur Eksekutif Kabupaten Bogor, bekerja sama untuk mengkoordinasikan komposisi tim audit interim (pendahuluan).

Untuk memenuhi kontrak tersebut, Ehsan dan Maulana disebut-sebut telah memberikan uang tunai sekitar Rp 100 juta kepada Kepala Auditorat BPK III Jabar Anton Merdiansyah di sebuah lokasi di Bandung.

Kemudian, Anton menyesuaikan komposisi tim atas permintaan Ehsan, karena komponen audit nantinya hanya berlaku untuk beberapa SKPD. Kemudian, audit akan dilakukan mulai Februari 2022 hingga April 2022.

Untuk temuan tim audit PUPR, termasuk pengerjaan proyek perbaikan jalan Kandang Roda – Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar, pelaksanaannya diduga non-kontrak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.