KPK lagi-lagi bikin program yang diniatkan untuk pencegahan korupsi. Program baru kali ini adalah pembentukan percontohan desa antikorupsi.
Disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Selasa (7/6/2022), Ketua KPK Firli Bahuri membuka program ini di salah satu calon desa antikorupsi, yakni di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Firli menyinggung soal anggaran sebesar Rp 468,5 triliun untuk desa yang digelontorkan sejak 2015. slot game
Kami tidak bahagia kalau ada para kepala desa, penyelenggara negara, bupati, gubernur, wali kota yang terjebak kasus korupsi,” imbuhnya.
Total ada 10 desa yang akan jadi percontohan, yaitu Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa; Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT.
Pemilihan 10 desa itu telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. Pertama, yakni tahapan observasi di mana tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya yang menjadi percontohan desa antikorupsi.
Pada kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan penilaian dilakukan oleh Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan KPK.
Yang saya katakan tadi bahwa tahapannya adalah pertama adalah observasi, yang kedua nanti ada bimbingan teknis dari kami semua kemudian observatorium pada tahap penilaian di lay dan terakhir ditentukan pada apaka asi padi ada 30 desa, 10 provinsi ini yang pertama ditentukan kita bersama dari Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu dan KPK,” ujarnya.
Selanjutnya, Wawan mengatakan kesepuluh desa itu belum tentu lolos. Penetapan dilakukan pada bulan Oktober nanti.
Semua desa ini lolos? Belum tentu juga. Setelah dibimbing teknis ternyata masih seperti itu, saya juga atau kami juga tidak akan memudahlihat set elah karena ini masalah, pelabelan kita ya ” ujarnya.
