Oktober 5, 2022
Spread the love

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bersiap mengungkap skandal korupsi besar-besaran e-KTP di pengadilan.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim pemeriksa KPK telah meneruskan berkas dakwaan kepada perwakilan Percetakan Indonesia (PNRI), perwakilan konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, dan ketua tim teknologi TI. KTP Hosni Farm.  togel singapore

Berkas tuntutan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN) Jakarta Pusat. Berkas dikirim pada Selasa, 14 Juni 2022.

Ali mengatakan dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022) bahwa “Kejaksaan Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membuktikan kasus pembelian lanjutan Paket Permohonan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nasional.

Dengan kekuasaan tersebut, lembaga pemasyarakatan berada di bawah kendali Pengadilan Tipikor. Ali mengatakan dia sedang menunggu tanggal persidangan sementara jaksa membacakan dakwaan.

“Kami menunggu keputusan yang akan dibuat untuk menunjuk majelis hakim dan menetapkan tanggal persidangan, bersama dengan agenda pertama jaksa berikutnya untuk membacakan dakwaan,” kata Ali.

Terakhir kali, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Tersangka keempat orang ini ditetapkan pada Agustus 2019.

Adapun tersangka e-KTP adalah: Anggota Pansus II Fraksi Hanura DRC RI, Fraksi Miryam S Haryani, Presiden Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, Presiden PNRI, Ketua Tim Teknis IT Aplikasi KTP Hosni Fahmy dan PT. Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

4 di antaranya adalah UU No. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan. UU No. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 20/2001. Diduga melanggar pasal 2(1) atau 3 31/1999. Korupsi. Pasal 55 Ayat 1 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan ayat 1 Pasal 64 KUHP.

Sebelumnya, KPK mendakwa tujuh orang untuk pertama kalinya dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Tujuh terpidana kasus korupsi dalam proyek senilai Rs 5,9 triliun.

Mereka antara lain Irman dan Sugiharto yang divonis 15 tahun penjara, Dokapel, Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setia Novanto, mantan Ketua MPR RI yang divonis 15 tahun penjara, dan pengusaha Andy Narugong (13) dan Anang Sugiana Sudiharjo (6 tahun).

Sedangkan Ervanto Hendra Bambudi dan Mardi Oka Masajong masing-masing divonis 10 tahun penjara. Sementara itu, politisi Golkar, Marcus Nare, divonis delapan tahun penjara pada tingkat banding.

Namun dalam perjalanannya, Mahkamah Agung justru menyunat putusan Ehrman dan Sugiharto. Hukuman Irman dikurangi dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Sugiharto dari 15 sampai 10 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memanggil Sandipala Artaputra Paulus Thanos, Direktur Utama PT, untuk diperiksa. Mediasi dilakukan setelah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

KPK berharap dapat membantu otoritas Singapura memfasilitasi penyidikan tersangka dugaan korupsi e-KTP.

“Kami akan bekerja lebih erat dengan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri terkait perjanjian ekstradisi tersebut,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Pikri. Rabu (26) dalam keterangannya. / 1 Januari 2022).

Ali berharap perjanjian ekstradisi akan memudahkan KPK untuk memanggil Thanos dan saksi lainnya di Singapura. Tidak ada perjanjian ekstradisi yang ditandatangani, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan memeriksa tersangka dan saksi di Singapura.

“Lalu bagaimana nanti kita bisa mendamaikan tersangka atau saksi yang tidak ada di Indonesia?” kata Ali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.