September 29, 2022
Spread the love

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta menyimpulkan bahwa masalah minyak goreng Indonesia telah dikaburkan dari sisi hulu. Indikator ini terlihat bahwa harga minyak mentah sawit selama dan setelah pelarangan ekspor tidak mengiringi penurunan harga minyak goreng kemasan, melainkan turun ke arah sebaliknya.

KPPU juga menyimpulkan bahwa ada ketimpangan kepemilikan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di seluruh tanah air. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan masalah persaingan komersial terkait kepemilikan lahan dan penguasaan produk di hilir.  slot gacor malam ini

Ukay Karyadi, Ketua KPPU, mengatakan masalah minyak goreng sudah dipelajari sejak September 2021. KPPU melihat adanya sinyal kartel karena sumber bahan bakunya berbeda, namun kenaikan harga terjadi bersamaan.

Adanya integrasi vertikal, struktur pasar oligopoli dan tingkat konsentrasi pasar yang sudah berada pada posisi 50% merupakan tanda-tanda bahwa KPPU akan mengubah risetnya menjadi kegiatan riset mulai 27 Januari 2022.

“Namun, KPPU merekomendasikan untuk melindungi tidak hanya industri minyak goreng, tetapi juga produksi minyak sawit,” kata Perdana Menteri OK dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1). / 6). / 2022.

bagus. Kami merasa bahwa audit diperlukan pada tahap awal, terutama di sektor pertanian. Saat ini, ada 70 pemain di bisnis minyak goreng. Namun, jika dipersempit, akan fokus pada delapan kelompok perdagangan besar.

Para pelaku komersial ini rata-rata memiliki kebun sawit sendiri, sehingga menguasai industri minyak goreng dari hulu hingga hilir.

Terkait pemantauan harga minyak goreng, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranmingala menjelaskan harga minyak goreng dalam posisi stabil sebelum kebijakan larangan ekspor CPO.

Setelah pemerintah mencabut larangan ekspor, harga minyak goreng curah turun sedangkan harga minyak goreng kemasan naik. Harga minyak goreng curah di pasaran belum sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan peraturan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO), efektif 1 Juni 2022.

Subsidi minyak nabati yang dimaksud adalah untuk menggantikan selisih harga yang diminta oleh produsen dengan harga keekonomian. Itu didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Putu Juli Ardika, Direktur Pertanian dan Industri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, mengatakan penghentian subsidi minyak goreng curah dan regulasi alternatif akan mempersingkat administrasi terkait distribusi minyak goreng massal.

Perubahan aturan ini dipertahankan untuk kepentingan masyarakat. Tapi dari segi administrasi akan lebih pendek.

Ia mengatakan kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi “Dulu BPDPKS membayar selisih harga keekonomian dan HET dengan mengekspor dan menerima diskon, tetapi sekarang hampir sama, tetapi langsung (ke produsen)” . Senin (30 Mei 2022).

Dia menjelaskan dalam rencana sebelumnya bahwa perusahaan dapat membebankan perbedaan harga pada tahap dan persyaratan yang berbeda. Setelah mendistribusikan minyak nabati dalam jumlah besar, perusahaan dapat melaporkan dan mengkonfirmasinya sebelum meminta subsidi.

Di sisi lain, skema ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan DMO dan DPO. Kami juga menyampaikan laporan secara berkala.

Sementara itu, terkait tren harga, Bhutto menjelaskan tren harga terbilang positif. Artinya harga terus turun mendekati HET yang ditetapkan pemerintah.

 Ini terus menurun dan kita harapkan bisa segera mencapai Rp 15.500 per kilogram,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.