Oktober 5, 2022
Spread the love

Pemerintah berencana meminta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum mengangkat penjabat gubernur dan walikota/wali.

Pemerintah akan menerima tiga nama yang diusulkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan upaya itu bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat akan mekanisme yang lebih demokratis dan transparan untuk penunjukan wakil kepala daerah.  judi bola

“Kami akan membuka mekanisme untuk meminta pendapat dari Republik Demokratik Rakyat Korea. Kementerian Dalam Negeri akan mengangkat tiga nama sebagai gubernur di Jakarta Pusat pada Kamis (16/6/2022) dan Kamis (16/6/2022) di DPRD Kabupaten. Terserah mereka untuk menentukan berapa nama yang akan dimasukkan.

Pemerintah akan mengusulkan tiga nama selain Korea Utara, kata Tito. Oleh karena itu, total ada enam nama yang dipertimbangkan.

Selain itu, enam nama tersebut dikumpulkan di tingkat tim TPA dan hanya tiga nama yang terpilih.

Ketiga nama tersebut kemudian akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam sidang TPA yang dihadiri oleh beberapa menteri dan kepala lembaga.

Tito juga mengatakan, pemerintah akan mewajibkan DPRD kota/kabupaten memasukkan tiga nama agen pengelola/walikota.

Setelah itu, gubernur mengusulkan tiga dan Kementerian Dalam Negeri mengusulkan tiga.

Oleh karena itu, total ada 9 nama yang akan diajukan ke TPA, diikuti seluruh kementerian/lembaga.

Tito mengatakan antara lain Kementerian Luar Negeri, Kantor Sekretariat Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN) dan beberapa kementerian lainnya. . .

Hal itu dilakukan untuk mengurangi nama menjadi tiga untuk pengujian lebih lanjut di TPA.

Tito mengatakan pihaknya sedang menyiapkan daftar Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Kini, ia mengajak masyarakat sipil dan pakar konstitusi untuk akhirnya bertemu dengan kementerian dan lembaga guna membahasnya.

“Saya sudah menyiapkan SK Mendagri. Kami melihat aspirasinya. Dan kami melihat undang-undang yang sekarang memberi wewenang kepada Presiden Republik untuk mengangkat penjabat gubernur, bukan pemerintah, tetapi wali/wakil rakyat. Walikota.”

“Syaratnya adalah pejabat tinggi, pejabat menengah gubernur, dan pratama gubernur dan walikota. Syaratnya harus mendapat persetujuan pemerintah pusat dalam batas kekuasaannya. hukum, dan kami menerapkannya.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.