Oktober 7, 2022
Spread the love

Manado, memiliki peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dengan kasus pengendalian epidemi Covid-19 di seluruh tanah air. Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merekomendasikan agar Pemda Daerah (Pemda) meningkatkan realisasi belanja yang dijamin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

“Situasi korona yang mulai kita kendalikan runtuh,” kata Holm, menambahkan bahwa “jika kita tidak memberi (ruang) lebih cepat (sebelum dikendalikan), kita harus mengendalikan epidemi dan ekonomi harus terus berjalan.” Rapat pembekalan Menteri Koordinator (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara (Sullot) dilaksanakan pada Senin 23 Mei 2022 di Kantor Gubernur Sulut. slot dana

Mendagri mengatakan, kinerja pemerintah daerah, kementerian dan lembaga bahkan tidak berada di bawah level optimal karena kecenderungan pencapaian belanja pemerintah sering terakumulasi di akhir tahun. Menteri Dalam Negeri mengatakan dia berharap presiden akan terus membelanjakan pada tingkat tertentu, setiap tiga bulan sekali. Langkah ini untuk menghindari penumpukan beban realisasi di akhir tahun.

Mendagri menegaskan, belanja pemerintah merupakan modal penting yang dapat menopang jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Kami juga berharap pencapaian belanja akan memacu pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah adalah pembeli terbesar. Realisasi pengeluaran ini juga merupakan insentif bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Mendagri mengimbau Gubernur dan jajarannya untuk menilai belanja pemerintah kabupaten/kota. Berkat upaya tersebut, diharapkan belanja kabupaten/kota dapat terealisasi secara mantap mulai awal tahun.

Sementara itu, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk mendukung P3DN (Proyek Peningkatan Penggunaan Produk Provinsi). Dia mengatakan, daerah harus mengalokasikan 40% anggarannya untuk pembelian barang dan jasa (PBJ) yang masuk dalam APBD untuk penggunaan produk lokal.

Mendagri mengatakan, ”Kalau begitu pemerintah kabupaten atau kabupaten/kota harus masuk ke sistem e-catalog yang dibentuk LKPP, jadi undanglah usaha kecil untuk mengupload produknya ke e-catalog.”

Aplikasi ini mirip dengan pasar lain di mana pengguna dapat berbelanja online.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.