Desember 4, 2022
Spread the love

Pemerintah Indonesia melalui PUPR (Kementerian Perumahan Rakyat) melanjutkan dan memperkuat kerjasama di bidang air dengan Kerajaan Belanda.

Menteri PUPR Basuki Hadimuligono mengatakan, kerja sama Indonesia-Belanda di bidang air minum telah berlangsung sejak tahun 2000 dan telah menghasilkan banyak proyek yang membuahkan hasil.

Kolaborasi tersebut diperkuat untuk mendukung sumber daya air sebagai prioritas yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6 Mei 2022) Menteri Basuki mengatakan, “Saya menantikan pembangunan kota tahan bencana, pengelolaan air cerdas terpadu, pengelolaan air dan pembangunan dataran rendah melalui keterampilan dan keahlian Belanda.  slot mudah menang

Menteri Basuki juga mengundang Mark Harpers, Menteri Infrastruktur dan Air Kerajaan Belanda, ke World Water Forum 2024 (WWF) di Bali.

Dengan mengusung tema Water for Common Prosperity, WWF menjadi momentum yang tepat sebagai bagian dari proses percepatan pencapaian Sustainable Development Goals di bidang air.

Ia juga meminta dukungan dari Belanda untuk menyediakan pelatih untuk pelatihan kejuruan di Politeknik PU di Semarang. Basuki Hadimuligono mengatakan, “Hal ini dapat mempererat dan mempererat kerjasama antara Indonesia dan Belanda.”

Indonesia terlalu besar untuk melakukan segalanya di Jakarta.

Jarak dari Sabang sampai Merauke adalah 5428 km. Jarak yang sama antara London dan Teheran. Ada lebih dari 17.000 pulau, besar dan kecil. Indonesia memiliki puluhan ribu sungai dan danau yang tidak diketahui namanya. Ada 342 wilayah monsun yang sangat beragam. Satu daerah masih tergenang air dan yang lainnya sudah kering. Sangat sulit untuk menangani semua masalah air dan masalah di pusat.

Hal itu diumumkan Jumat, 19 Juni 2020 oleh Imam Mustafa dari Komisi Sumber Daya Air Nasional (DSDAN), komponen non-pemerintah HKTI di Sirebon, Jawa Barat, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Imam mengatakan, ada 30 pasal Pasal 17 UU SDA 2019 yang diusulkan untuk diubah melalui rancangan “UU Komprehensif” tentang penciptaan lapangan kerja. Disarankan agar pengelolaan sumber daya alam hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan alasan penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi guna penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kabupaten/kota telah menghapuskan semua tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya alam.

Tanpa peran pemerintah daerah, pemerintah daerah menjadi tidak berarti. Mereka tahu tapi sepertinya tidak tahu. Karena Anda tidak memiliki izin. Padahal, ketika ada masalah air, yang terdekat justru pemda terdekat yang bisa merespon terlebih dahulu. Imam Mustafa yang juga Kepala Dinas Pengairan Harmoni Petani Indonesia (HKTI), mengatakan keluhan masyarakat merupakan hal pertama yang didengar pemerintah daerah.

Padahal, banyak permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum tertangani dengan baik karena keterbatasan daya tampung daerah. Memang, delegasi daerah harus diperkuat agar perannya lebih kritis dan tidak dihilangkan. “.

Terkait hal itu, Imam berharap Komisi Air Nasional memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan pemerintah yang sedang membahas RUU Cipta Karya.

Menurut dia, mustahil pemerintah pusat mengakses jaringan irigasi pihak ketiga atau melakukan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelosok NKRI tanpa peran pemerintah daerah.

Mau kemana dan mau bekerja, kantor PSDA atau SKPD mana yang memiliki urusan dan fungsi pengelolaan air? Itu ada di semua provinsi dan kelurahan./kota. , Seperti diketahui, pemerintah daerah harus menata kembali kelembagaan lokalnya dari segi struktur dan personel. “Transisi itu tentu tidak mudah,’ kata Imam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *