Februari 3, 2023
Spread the love

JAKARTA – Ketua Umum Partai Buruh Saeed Iqbal mengancam akan membeberkan nama panitia kerja Banga Balij (DPR).

Saeed mengumumkan pada Selasa (24 Mei 2022) UU No. 2011 tentang pengesahan RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU PPP). Setelah menyetujui amandemen dalam Bagian 12, dia berkata:

Menurut Saeed, ada skenario tinjauan hukum KPS yang hanya dibahas dalam waktu yang cukup singkat yaitu 10 hari. rtp slot gacor malam ini

Di mana dia berbicara dia menggunakan Banias Balij, bukan komisi khusus (Pansos).

“Karena di Banya Balij bisa cepat,” ujarnya dalam jumpa pers online (online), Senin (13/6/2022).

Said juga mempertanyakan kepada ketua legislatif tentang orang yang sama.

Ia bahkan mengancam akan membeberkan nama tabir papan setelah membahas UU PPP dalam 10 hari.

Saeed berkata, “Partai Buruh, serikat pekerja, petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota dan organisasi lainnya, kami akan mengkampanyekan partai politik kami dan nama mereka dan kami akan mengumumkan nama mereka.”

Padahal, Mahkamah Konstitusi memutuskan hal itu formal dan inkonstitusional.

“Bayangkan Umm al-Qunun terjadi dalam 10 hari. Orang yang sama menulis ulasan. Kami akan mengkampanyekan ini nanti,” kata Saeed.

Sekedar informasi, lebih dari 10.000 buruh Partai Buruh menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR RI pada Rabu (15 Juni 2022).

Said mengatakan, “Sekitar 10.000 pekerja akan melakukan aksi di Majelis Rakyat pukul 10 pagi (WIB) pada 15 Juni 2022.”

Beberapa kota industri tersebut adalah Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon dan kota industri lainnya.

Persyaratan pekerja adalah:

1 – Penolakan untuk Mengamandemen Undang-Undang Legislatif

2. Penolakan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Komprehensif.

3. Jangka waktu penghentian kampanye pemilu adalah 75 hari 9 bulan menurut undang-undang.

4. Persetujuan UU Ketenagakerjaan Dalam Negeri (PPRT). dan

5. Kami menolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO).

Partai Buruh sebelumnya membenarkan bahwa rencana aksi penolakan pengesahan amandemen UU PPP ditunda hingga Rabu, 15 Juni 2022.

Seperti diketahui, Partai Buruh akan digelar pada Rabu, 8 Juni mendatang di depan Gedung RI di Republik Rakyat Demokratik Korea.

Penundaan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan 10.000 pekerja akan menghadiri acara tersebut.

“Tanggal pengajuannya ditunda. Pada tanggal 15 Juni terlihat bahwa Partai Buruh dan pengurus serikat buruh mengadakan demonstrasi besar-besaran serikat tani. Majelis Nasional Indonesia,” kata Iqbal, Selasa (6/7/2022).

Iqbal membenarkan pada 15 Juni bahwa puluhan ribu pekerja akan menyerbu gedung parlemen Indonesia di Japoditapek.

Namun, pada saat yang sama, langkah serupa juga akan dilakukan di beberapa daerah lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Ambon.

Jumlah pekerja yang sama akan hadir dalam acara di Surabaya, dan ribuan pekerja akan melakukan aksi di Serang, Banten.

Selain itu, Batam memiliki sekitar 3.000 pekerja untuk bertindak, sementara Makassar memiliki ratusan hingga ribuan pekerja untuk bertindak.

Namun, Iqbal tidak merinci alasan penundaan penolakan amandemen UU LDP dan penolakan meratifikasi UU Cipta Kerja Komprehensif sekaligus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *