Februari 3, 2023
Spread the love

Sebanyak 53.348 wajib pajak memiliki 62.207 sertifikat, sebuah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Menurut situs resmi IRS, pada Senin 30 Mei 2022 (30 Mei 2022), pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak (PPh) senilai Rp 10,7 triliun dari PPS hingga 29 Mei 2022.

Selain itu, nilai publikasi aset tercatat adalah Rs 106,6 triliun. Sementara itu, pihaknya mengamankan beban iklan domestik senilai Rp 92,1 triliun. slot link

Sedangkan jumlah tagihan yang diterima dari luar negeri mencapai Rp 7,7 triliun. Setelah itu, jumlah aset yang akan diinvestasikan pada produk surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 6,62 triliun.

Program ini bersifat terbatas dan hanya akan berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Artinya, tinggal 31 hari lagi program ini akan berakhir.

Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang diperoleh dengan menerapkan PPS, karena kepatuhan sukarela wajib pajak adalah tujuan utama.

PPS akan memberikan kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya.

Tentu saja, menurut undang-undang, Rep Yoon mengatakan bahwa dia akan mengejar aset yang terlupakan atau aset yang semua asetnya tidak ditawarkan melalui PPS.

Laporan PPS online dapat disiapkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam Waktu Standar Indonesia Barat (WIB) melalui rekening wajib pajak di djponline.pajak.go.id.

Sebelumnya, tim ahli kepatuhan pajak Kementerian Strategi dan Keuangan, Yoon Ah-sal, telah menyarankan agar aset dibagi melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebelum program berakhir.

Hal ini membuat lebih aman dan tidak ada aset atau aset yang harus dilaporkan melalui PPS.

“Anda bisa melakukannya 10 kali sehari. Misalnya, ada 100 item di aset dan hanya 10 dokumen yang dikumpulkan. Jauh lebih aman untuk melapor dulu dan melaporkan kembali besok. Daripada menunggu wajib pajak pada akhir tahun. tahun, bulan dan masih berharap Ada ini.

Wajib Pajak yang mengikuti Program Voluntary Disclosure atau biasa disebut dengan amnesti kedua tidak diwajibkan untuk menyerahkan harta kekayaannya secara langsung ke Indonesia. Wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk mentransfer kekayaannya ke Indonesia pada akhir September 2022.

Yun Arsal, tim ahli kepatuhan pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan meski program pengungkapan sukarela berakhir, IRS memberi waktu kepada wajib pajak untuk memindahkan asetnya ke wilayah Indonesia pada akhir September 2022.

Dalam media briefing data penerimaan pajak terbaru dan program pengungkapan sukarela, pada Jumat (27/5/2022) Yoon Ah-sal mengatakan bahwa 3 masalah masih ada. sebelum kembali ke Indonesia.bulan.

Selain itu, Dirut Yoon menjelaskan, terkait PPS ini juga disiapkan produk Surat Berharga Negara (SBN). SBN swasta secara berkala ditawarkan secara bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah (SBSN).

Wajib Pajak yang akan menginvestasikan hartanya dikenakan tarif PPh final yang paling rendah. Dalam rencana kebijakan PPS, tarif pajak penghasilan final sebesar 11% dikenakan atas pengembalian aset asing yang tidak dipulangkan. Bea masuk atas deklarasi kepemilikan asing yang dipulangkan dan deklarasi kepemilikan domestik adalah 8%.

Bea masuk 6% kemudian dikenakan pada deklarasi aset asing yang dibawa ke negara asal dan aset domestik yang diinvestasikan di SBN, bisnis sumber daya alam (SDA) atau sektor pemrosesan energi terbarukan.

Proposal kedua membebankan tarif pajak penghasilan final sebesar 18% untuk properti yang tidak dipulangkan ke luar negeri. Bea masuk atas deklarasi kepemilikan asing yang dipulangkan dan deklarasi kepemilikan domestik adalah 14%.

Di sisi lain, tarif terendah dalam kebijakan sekunder, 12%, dikenakan pada deklarasi repatriasi aset asing dan deklarasi bahwa aset dalam negeri diinvestasikan dalam SBN atau sumber daya alam atau bisnis pengolahan energi terbarukan.

Klausula alokasi aset investasi neto dapat dilaksanakan secara bertahap paling lambat 30 September 2023 dan investasi telah dilaksanakan secara penuh.

 Sudah saatnya, alat investasi sudah ada, dan beberapa aturan turunannya masih dalam proses. ,” tambahnya. .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *