Oktober 5, 2022
Spread the love

Cybercrime merupakan salah satu tantangan di era digital yang terus berkembang. Orang-orang yang merupakan pengguna layanan digital seringkali menjadi korban serangan siber oleh para peretas.

Selain sebagai korban, masyarakat seringkali bingung untuk melapor ketika menjadi sasaran serangan siber. Akibatnya, masyarakat menggunakan media sosial untuk mengadu dan menyebarluaskan. judi bola

Terkait hal tersebut, Anung Herlianto, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, menyatakan prinsip penanganan pengaduan mengacu pada Peraturan OJK No. Saya jelaskan bahwa itu diatur dalam 6/2022.

Entitas jasa keuangan, termasuk bank, wajib menerapkan kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen secara tertulis. Dikatakannya, jika kerugian yang dialami masyarakat disebabkan oleh sistem atau infrastruktur perbankan, maka bank harus menggantinya.

Anung mengatakan dalam keterangan tertulis, Kamis (6 September 2022) bahwa “Perusahaan jasa keuangan juga dilarang memungut biaya kepada konsumen untuk melakukan prosedur pengaduan.

Selain itu, OJK telah menerbitkan POJK No. Itu juga mengatur mekanisme pengaduan konsumen mulai 18/2018. POJK menetapkan batas waktu penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi bank.

OJK juga memberikan layanan kepada masyarakat untuk meneruskan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas aplikasi tersebut.

Melanjutkan dari sisi teknis, OJK juga telah menerbitkan Surat Edaran OJK 2/2014 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Pelayanan kepada Tenaga Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur secara rinci penanganan pelayanan dan pengaduan kepada pelaku jasa keuangan.

“Bahkan, kami sudah memiliki gambaran yang memprediksi apakah itu kesalahan nasabah atau kesalahan bank yang mengalami kerugian akibat transaksi digital,” kata Anung. “Masyarakat bisa mengadu melalui berbagai kanal digital. .”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.